Haruskah suatu bisnis dapat menolak layanan kepada pelanggan jika permintaan tersebut bertentangan dengan keyakinan agama pemiliknya?

Pada tahun 1993 pemerintah federal mengesahkan Undang-Undang Pemulihan Kebebasan Beragama federal. Undang-undang itu dimaksudkan untuk melindungi penduduk asli Amerika dalam bahaya kehilangan pekerjaan karena upacara keagamaan yang melibatkan obat terlarang peyote. Pada tahun 1997, Mahkamah Agung AS memutuskan bahwa Kongres melampaui batas dalam mengesahkan RFRA pada tahun 1993, dan bahwa hukum tersebut hanya berlaku untuk undang-undang federal, bukan undang-undang yang disahkan oleh negara bagian. Sejak itu, 22 negara bagian AS telah mengesahkan undang-undang “kebebasan beragama” versi mereka sendiri. Pendukung hukum berpendapat bahwa pemerintah seharusnya tidak memaksa bisnis keagamaan dan gereja untuk melayani pelanggan yang berpartisipasi dalam gaya hidup yang bertentangan dengan keyakinan pemiliknya. Para pendukung undang-undang tersebut berpendapat bahwa konteks politik telah berubah sejak tahun 1992 dan negara-negara bagian sekarang mengesahkan undang-undang versi mereka sendiri dengan maksud mendiskriminasi pasangan gay dan lesbian.

Belajarlah lagi Statistik Membahas